Tampilan Arsitektur

Oleh: josef prijotomo

Tampilan: apa dan siapa dia?

Tergantung pada sisi tinjau manakah penjawab pertanyaan itu, di situ pulalah kebenaran dan kesalahan, persetujuan dan penolakan atas jawabannya diletakkan. Bagi pihak yang masih menempatkan ruang sebagai panglima dalam arsitektur, misalnya, maka tampilan bukanlah sebuah ihwal yang perlu perhatian yang setara dan sepadan dengan perhatian terhadap ruang arsitektur. Mereka yang mengikuti dogma ‘form follows function’ mengatakan bahwa bentuk muncul sebagai akibat dari pananganan atas ruang dan fungsi. Dalam lingkungan penganut pandangan itu, bahkan tidak jarang ada kesan bahwa bentuk itu disinonimkan dengan ruang. Lihat saja Glass House dari Philip Johnson atau Tugendhat House dari Mies van der Rohe.

Tampilan arsitektur dapat dipastikan sebagai kehadiran arsitektur sebagai obyek yang nyata, yang dengan langsung tertangkap oleh indra penglihatan. Wajah atau rupa dari arsitektur dapat dimunculkan sebagai sinonim dari tampilan. Sebuah suguhan berupa foto berwarna dari sebuah arsitektur dapat dikemukakan sebagai contoh dari tampilan. Apa saja yang dapat dikatakan dari gambar berwarna itu adalah apa yang menjadi kelengkapan dari tampilan arsitektur itu.

Mitos Tampilan

Oleh karena adanya pro dan kontra atas kehadiran tampilan arsitektur itu, maka setiap hal yang oleh yang satu diyakini sebagai benar akan mendapat tanggapan berawanan, mendapatkan kontra dari yang lain. Keadaan inilah yang membuat saya menempatkan segenap pendapat tentang tampilan arsitektur sebagai mitos, sebagai kebenaran yang sekaligus ketidak-benaran. Apa sajakah itu?

Kesatu, seperti telah dikatakan di depan, tampilan itu adalah hasil dari olah ruang dan fungsi (di sini, tidak dibedakan fungsi sebagai function dan fungsi sebagai use).

Kedua, tampilan memberitahukan, dengan bahasa rupa, peruntukan atau penggunaan dari arsitektur, dan karena itu menjadi kurang terpuji kalau tampilannya seperti lazimnya rumah tetapi penggunaannya adalah untuk kantor.

Ketiga, tampilan memberitahukan kekinian dari saat atau jaman atau masa perancangan atau pembangunan dari arsitektur.

Keempat, tampilan memberitahukan status, gengsi, gaya hidup dan cita dari pemilik.

Kelima, tampilan memberitahukan langgam atau gaya arsitektural yang digunakan

Keenam, tampilan memberitahukan orientasi geografik atau etnik seperti mengglobal, melokal

Ketujuh, tampilan menyentuh rasa dan akal sehingga menumbuhkan kesan tertantu

Kedelapan, tampilan adalah iklan yang berusaha untuk memikat calon pembeli

Kesembilan, gubahan artistik atau estetik, gubahan yang menumbuhkan pesona pada penikmatnya

Kesepuluh, tampilan adalah pembawa ciri arsitektural arsitek

Tidak disangkal bahwa senarai di atas dapat diperpanjang lagi, tetapi satu hal yang mestinya kita mengakui bahwa ihwal tampilan arsitektur bukan sebuah pekerjaan arsitektural yang bisa disepelekan atau dinomor-duakan. Dapat dipastikan bahwa tidak ada satu arsitekpun juga yang tidak melakukan pengolahan tampilan bangunan, termasuk arsitek yang paling lantang berkeyakinan bahwa arsitektur adalah ruang.

Nalar Mengindonesia

Penolakan

Tampilan yang mengindonesia menjadi polemik yang belum berakhir di lingkungan arsitek-arsitek Indonesia sendiri. Orang bisa saja bertanya-tanya mengapa arsitek Indonesia ada yang tidak sependapat dengan penampilan arsitektur yang mengindonesia. Oleh karena hingga saat ini belum pernah ada forum resmi yang mampu menampung segenap pandangan yang kontra tentang tampilan yang mengindonesia, senarai berikut ini sepenuhnya disampaikan sebagai hasil dari perbincangan dengan para arsitek ataupun dari pernyataan para arsitek itu dalam berbagai forum.

Pertama, era melokal sudah usai, kini adalah era mengglobal. Apa yang saat ini berlabel global, itlah yang sebaiknya ditangani

Kedua, persaingan dengan arsitek manca yang sudah bisa berarsitektur di Indonesia menantang arsitek Indonesia untuk dapat menghadirkan tampilan yang setanding dengan buatan arsitek manca

Ketiga, tidak ada jaminan bahwa para klien akan menyetujui usulan tampilan yang mengindoesia; namun bisa lebih dijamin akan adanya persetujuan dari klien kalau tampilannya ‘mengglobal’

Keempat, sulit ditemukan contoh tampilan mengindonesia yang ‘sukses’ atau setanding dengan tampilan yang ‘mengglobal

Kelima, bagaimanakan tampilan yang menindonesia itu, mengingat yang ada di Indonesia adalah Aceh, Minang, Jawa, Bali, Toraja, Atoni, Wamena dan arsitektur-arsitektur anakbangsa Nusantara

Keenam, sungguh sulit mengindonesia karena belum ada buku acuan

Ketujuh, arsitektur yang Minang, Jawa, Bali atau Toraja itu yang mana ya?

Juga, senarai di atas dapat diperpanjang lagi. Yang pasti, sikap kontra dalam menghadirkan tampilan yang mengIndonesia senyatanya adalah yang dominan. Pertanyaannya, apakah yang dominan itu adalah yang benar?

Latar Penolakan

Dari demikian banyak perbincangan dan dengan mencermati senarai penolakan di atas, dan dilengkapi dengan memperhatikan materi ajar di sekolah arsitektur di Indonesia, ada dugaan kuat mengapa penolakan untuk mengindonesia itu cukup kuat, dominan dan berposisi ‘di atas angin’.

Pertama, serbuan suguhan pemikiran dan karya arsitektur global telah tak terbendung. Mereka ini pula yang kemudian dijadikan indikator bagi keglobalan.

Kedua, gempuran suguhan yang mengglobal itu lebih dipusatkan pada yang bercorak new modern (istilah dari Charles Jencks), yakni corak arsitektur yang mengutamakan gubahan geometrik yang non-referential maupun non-figurative. Bahwa ada corak yang seperti dihasilkan oleh Robert Venturi, Michael Graves, Terry Farrell dan mereka-mereka yang memunculkan kembali keklasikan barat dengan transformasi yang mengagumkan, nyaris tidak dikenal dan dikenalkan.

Ketiga, rendah dan miskinnya pengenalan dan pengetahuan para arsitek tentang arsitektur nusantara (asitektur tradisional). Guna mnyembunyikan hal itulah kemudian dimunculkan isyu tidak adanya rujukan dan buku acuan yang Nusantara/tradisional/Indonesia

Keempat, meski menyadari akan keadaan butir 3 itu, tidak banyak yang kemudian belajar sendiri.

Kelima, ada sekolah arsitektur yang tidak menempatkan arsitektur nusantara sebagai matakuliah wajib. Dari sekolah-sekolah yang menempatkan sebagai matakuliah wajib, sebagian terbesar mengisinya dengan antropologi arsitektur, dan oleh karena itu tidak ‘match’ dengan matakuliah arsitektur lainnya, terutama dengan matakuliah perancangan arsitektur.

Sebuah dugaan muncul, sebagai berikut: keakraban dengan yang manca sekaligus keterasingan dengan yang nusantara adalah latar penolakan untuk mengIndonesia. Dripada ketahuan bahwa sangat asing dengan yang nusantara, lebih baik bercakap lantang tentang yang ‘global’ dan ‘masa depan’, dan dengan ‘persaingan antar arsitek’.

Meniscayakan PengIndonesiaan

Tidak ada rancangan arsitektur yangbisa terwujud menjadi gedung bila tidak memiliki tampang atau tampilan. Tampilan yang bagaimanakah yang dihadirkan, sepenuhnya berada di tangan para arsiek perancang. Itu berarti bahwa hadirnya tampilan itu sepenuhnya bergantung pada mau dan tidaknya seorang arsitek untuk memilih tampilan yang ini dan tidak memakai tampilan yang itu. Ya, keMAUan, bukan kemampuan. Sesampai di sini, bukan mustahil bila segenap penolakan untuk mengIndonesia itu asalmuasalnya adalah urusan mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu.

[1] Arsitektur nusantara itu bukan arsitektur yang mati, yang tidak berubah. Karena antropologi arsitektur cenderung mencari rampatan (generalisasi) dan keajegan (constancy), maka aspek pengkhasan (particularisation) serta keubahan (change, modification, transformation) menjadi tersisih. Padahal, semua arsitektur Nusantara mengalami pengkhasan dan pengubahan. Dengan kata lain, dalam ruang dan waktu kesilamannya, arsitektur nusantara senantiasa menyeseuaikan diri dengan ke-‘kini’-an di jamannya, Lihat saja percandian jawatimur yang demikian besar perbedaannya dari percandian jawa tengah. Lihat pula kraton yogya dan surakarta yang demikian banyak memunculkan elemen eropa dalam arsitektur jawa-nya.

[2] sikap mengunggulkan yang barat telah menutup peluang perkembangan arsitektur barat sebagai sebuah perkembangan atas arsitektur tradsional yunani-romawi. Mencermati dengan kritis John Summerson dalam bukunya A Classical Language of Architecture akan dapat dikenali bahwa sejarah barat itu adalah sejarah perkembangan arsitektur tradisional yunani-romawi, sebuah tradisi yang berarti menyesuaikan diri dengan ruang dan waktu sambil tetap memegang keyunani-romawian di berbagai aspeknya.

[3] di sekolah-sekolah arsitektur di eropa dan amerika, sejarah arsitektur mereka hanya diisi dengan arsitektur tradisional yunani-romawi; tidak ada sekolah arsitektur yang mengajarkan arsitektur tradisional Indonesia. Mengapakah kita di Indonesia demikian terjajah oleh mereka sehingga mewajibkan sejarah tradisional yunani-romawi? Sekolah arsitekturdi Indonesia seakan buta dan tuli akan sikap dan tindakan revolusioner almarhum YB.Mangunwijaya dengan Wastu Ctra yang demikian monumental dan setara, seadan dan sejajar dengan buku Vitruvius (atau malah lebih unggul dari buku Vitruvius!)

[4] tidak sedikit klien yang memahami ihwal rupa dan tampilan arsitektur, dan oleh karena itu bisa saja klien tidak tahu bahwa tampilan yag disodorkan adalah tampilan yang Indonesia. Peluang yang bagus ini, sayangnya, tidak dimanfaatkan oleh arsitek Indonesia karena arsiek Indonesia sendiri tidak (mau) memahami rupa arsitektur Indonesia

[5] di antara para arsitek yang mau peduli dengan pengIndonesiaan, kebanyakan mengIndonesiakan arsitekturnya melalui nilai-nilai arsitekturalnya. Tindakan ini tidak keliru, tetapi tidak jitu. Sebab, nilai itu tidak terlihat, abstrak, dan kalau dibuat terlihat lalu muncul sebagai pola atau suguhan skematik. Sumbu vertikal dan horisontal dapat dengan sempurna menggambarkan nilai Indonesia, tatapi sekaligus juga dengan sempurna menggambarkan nilai yang bukan Indonesia. Kalau sudah demikian, keIndonesiaan lalu menjadi teramat sangat cair dan nyaris tak bena (signifikan).

Meniscayakan Tampilan yang mengIndonesia

Ada dua pilihan kesempatan menghadirkan tampilan yang mengindonesia yakni yang pertama menempatkan arsitektur nusantara sebagai preseden; dan yang kedua, mengkritisi kelompok purna modern (robert Venturi, Michael Graves dan yang lain)

Arsitektur nusantara sebagai preseden

<1> Percandian Jawa Tengah: menadikan bangunan kayu sebagai latar depan dan menempatkan arsitektur India sebagai latar belakang. Di sini, teknologi yang digunakan sepenuhnya India

<2> percandian jawa Timur merupakan transformasi prroporsi, peminimalan hiasan, mengedepankan geometri, dalam bandingannya dengan percandian jawa tengah

<3> kraton yogya dan surakarta mengkombinasikan tampilan, kombinasi tampilan eropa dengan tampilan jawa. Tampilan eropa diposisikan sebagai emphasis dan dengan demikian yang jawa masih dominan

<4> candi bentar dan kori ageng di arsitektur Bali, sangat bervariasi, baik dalam tampilan maupun dalam teknik

<5> transformasi morpologikal dari arsitektur berbangun kerucut di Nusatenggara Timur; juga dari arsitektur Sumba hingga arsitektur Juglo-Jawa. Variasi morpologikal antara arsitektur Toraja dengan arsitektur Toba.

<6> elaborasi yang eksageratif arsitektur Jawa-Jepara dalam sandingannya dengan arsitektur Jawa Mataraman

Arsitektur Purna modern sebagai rujukan (dalam hal menjadikan yang global sebagai acuan)

[1] geometri platonik sebagai latar belakang, tampang bangunan terhiasi oleh geometrisasi elemen arsitektur klasik

[2] ornamen dan dekorai yang tiga dimensional disuguhkan kembali sebagai rupa yang dua dimensional; dan sebaliknya

[3] eksagerasi ukuran dan proporsi dari elemen klasik

[4] tampang yang adalah sebuah bidang datar persegi, dikeping-keping menjadi tampang yang seakan terdiri dari demikian banyak lapisan bidang. Di sini warna klasik menjadi pendominasi tampilan

[5] penggantian (substitusi) patung dan dekorasi klasik dengan/oleh patung dan dekorasi masakini (Disney Headqurters dari Michael Graves)

[6] penggantian bahan dan warna atas elemen yang nyata-nyata klasik (Piazza d’Italia dari Charles Moore)

[7] mentransformasi tampang bangunan klasik menjadi tampang yang sepenuhnya geometri platonik, sehingga hanya dari sosoknya saja sudah dapat dikenali keklasikannya (Aldo Rossi, juga AT&T dari Philip Johnson yang merupakan gedung jangkung)

[8] berbagai teknik pertampangan yang disajikan oleh Venturi dalam Complexity and Contradiction in Architecture

[9] sosok bangunan dipertahankan dalam geometri platonik, dijadikan kanvas bagi penghadiran dekorasi, lukisan, ornamentasi yang sudah distilisasi menjadi sosok geometri, dihadirkan dengan memanfaatkan warna dan effek tumpang-tindih bidang.

keMAUan

Jagad adi busana, produk desain, seni lukis, seni tari maupun seni musik, serta jagad boga (kuliner) telah dengan tegap dan bangga mengkinikan yang Nusantara. Bahkan sudah tercium bau adanya semangat dan persaingan untuk semakin mengIndonesia dalam karya. Kemampuan ada dan keMAUan menyertainya, maka terwujudlah tampilan yang mengIndonesia, tampilan yang Nusantara mengkini. Sungguh akan sangat memalukan kalau di arsitektur justru semangat dan persaingan malu mengIndonesia yang tumbuh, bukan?

Jika kita MAU, tidak mustahil akan muncul tampang yang mengIndonesia.

Surabaya, 15 mei 2011 – embah.petungan@gmail.com

karya besar orang-orang kecil

SMP Negeri 17 di daerah sumber, surakarta, terletak di dalam jalan kecil agak tersembunyi. Murid-muridnya pun orang-orang kecil. Dari 700 - an jumlah murid SMP Negeri 17, sekitar 90% berasal dari keluarga kurang mampu. Pemulung, tukang becak, tukang sampah...menggambarkan dari mana anak-anak ini berasal.

Mereka bisa sekolah karena program sekolah gratis pemkot surakarta. Dari sepatu, pakaian, buku, semuanya gratis.

Seorang guru seni rupa, pa bambang, memahami anak didiknya orang-orang kecil. Yang belum tentu melanjutkan sekolah lagi. Sejak 2007 , pa bambang mengajari anak-anak smp ini membatik. Melukis batik. Agar anak-anak punya keterampilan ketika lulus SMP. Dan punya semangat bekerja atau berkarya. Sekitar 50 anak smp tersebut diajari tanpa didikte setiap hari rabu sepulang sekolah. Mulai dari menggambar pola di atas kertas. Kalau sudah terbiasa, lalu berlanjut membatik di kain. Lukisan batik. Dengan sedikit koreksi-koreksi kecil dari sang guru.

Hasilnya luar biasa. Lukisan-lukisan yang menarik. Seakan tidak ingin berhenti di situ saja. Pa bambang mengajak anak-anak melukis batik di baju kain. Lalu dikembangkan lagi di kaos. Kemudian di kayu. Lalu di topeng. Mulai melirik kertas semen bekas yang sebelumnya direndam di air. Terus berkembang dengan rencana-rencana baru.

Luapan semangat mengabdi sang guru yang terus makin berkobar. Berbagai galeri batik ternama sudah memesan karya-karya anak-anak smp negeri 17 surakarta ini. Turis-turis asing pun ikut berburu karya-karya mereka. Tawaran membatik di berbagai festival bukan hal baru. Saya sangat yakin karya-karya mereka makin luar biasa bila dilatih sedikit saja tentang warna dan teknik-teknik seni lainnya.

Tidak jarang pesanan jumlah besar ditolak. Ini murni karya kerajinan waktu luang anak-anak. Belum dikelola menjadi komersil. Dan mungkin tidak perlu mengikuti irama komersil. Ada waktunya anak-anak ingin bermain. Tidak melulu membatik. Bosan menunggu pembeli di gerai usaha kecil menengah yang sebetulnya cukup laku.

Tawaran memboyong belasan anak untuk membatik selama 1 bulan ke bali sempat ditolak. Sang guru tak bisa tidur semalaman memikirkan nasib anak-anak seandainya pergi tanpa ada yang bisa mendampingi. Guru yang sangat melindungi anak didiknya. Tidak hanya memikirkan eksistensi dirinya, yang sebetulnya tokoh kunci dalam menggali kehebatan anak-anak didiknya. Sebagian keuntungan hasil menjual karya anak-anak dipakai untuk membeli bahan baku atau alat. Tak jarang sang guru membayari kebutuhan makan atau ongkos transportasi anak-anaknya.

Di negeri terpuruk seperti saat ini, kisah smp negeri 17 surakarta memberi harapan segar. Orang kecil masih dan akan selalu berjuang. Demi nilai-nilai baik. Demi kesetaraan. Demi kehidupan. Tidak peduli bagaimana orang memandang mereka. Tidak peduli bagaimana mereka tidak dipedulikan. Selalu berjuang. Kalau mereka diberi kesempatan (sekolah). Lagi-lagi hormat untuk walikota surakarta pak jokowi.

Dan kagum pada kehebatan pecanting-pecanting kecil. Warnai bumi pertiwi dengan karya-karyamu.

surakarta, 5 mei 2011

yu sing

bersama komunitas wedangan

Arah Kebijakan Rumah Susun dan Penataan Kota: Mau Kemana?

Oleh: M. Jehansyah Siregar, Ph.D

Anggota Tim Visi Indonesia 2033

(Materi Press Release Tim Visi Indonesia 2033 tanggal 20 April 2011 di Jakarta, www.visi2033.or.id )

.

Praktek penyediaan perumahan dan pengelolaan pembangunan perkotaan di tanah air masih menunjukkan wajah permukiman dan kota-kota yang suram dan penuh dengan ketidakadilan. Lingkungan permukiman dan perkotaan di tanah air bisa dikatakan sebagai anti-poor bahkan anti-urban, artinya bertentangan dengan pola hidup urban (kota) yang sesungguhnya. Padahal dalam konteks Indonesia yang masih banyak warganya yang tergolong miskin, seharusnya ada keberpihakan negara yang didasari oleh tujuan untuk menciptakan kota yang pro-poor dan berbudaya serta rumah layak untuk seluruh rakyat.

.

Salah satu potret kota yang anti-urban adalah wajah perumahan bersusun untuk golongan masyarakat bawah. Rumah-rumah susun sederhana (Rusuna) tidak terawat dan berubah menjadi kumuh adalah pemandangan nyata di kota-kota metropolitan tanah air. Pada gilirannya, rumah-rumah susun yang sedianya ditujukan sebagai manifestasi masyarakat kelas menengah perkotaan di Indonesia, sebagaimana Danchi di kota-kota besar Jepang, Apartments di Inggris dan Flats di Amerika Serikat, akhirnya gagal dan justru berubah menjadi monumen yang menunjukkan wajah kemiskinan dan keterbelakangan bangsa ini.

.

.

Beragam Masalah Tanpa Akar Masalah

.

Berdasarkan analisis media, banyak masalah yang dijumpai dalam pembangunan rumah susun, khususnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Di antara masalah yang sering diungkapkan adalah tidak dihuninya hingga ratusan menara rumah susun, baik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun di daerah lainnya. Padahal anggaran yang dikeluarkan negara semakin besar dan semakin banyak menara yang terus dibangun.

.

Beberapa masalah pada dasarnya bersumber dari sisi pasokan maupun kebutuhan. Dari sisi pasokan di antaranya adalah kendala penyediaan infrastruktur, utilitas dan fasilitas. Banyak menara rumah susun yang tetap dibangun tanpa dukungan utilitas listrik dan prasarana air bersih. Menara-menara hunian tersebut semakin tidak layak huni karena tidak dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, pendidikan maupun fasilitas ekonomi seperti pasar tradisional.

.

Sedangkan masalah yang muncul dari sisi kebutuhan adalah dikatakan sulitnya mengajak masyarakat berpendapatan rendah dan warga permukiman kumuh yang umumnya tergolong miskin untuk mau menghuni unit-unit rumah susun. Masyarakat miskin juga sering mendapatkan getahnya sebagai penyebab kekumuhan rumah susun. Mereka sering dipersalahkan karena dipandang tidak tertib, sulit diatur dan tidak memiliki budaya menghuni rumah susun.

.

Kalau kita perhatikan identifikasi masalah yang sering diungkapkan pihak pemerintah tersebut, bukankah sangat logis kalau warga sasaran tidak berkenan pindah dan menetap di rumah susun tersebut? Hal ini karena unit-unit, blok-blok, maupun lingkungan permukiman yang disediakan semuanya memang tidak layak huni dan tidak sesuai dengan pola kehidupan mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan jika lingkungan blok-blok rusunawa tidak kunjung tumbuh menjadi permukiman yang berkelanjutan.

.

Sulitnya menyediakan tanah yang sesuai untuk pembangunan Rusunawa di daerah perkotaan, ditengarai pula sebagai masalah. Pemerintah pusat selalu mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan tanah yang banyak untuk dibangun gedung-gedung rumah susun yang proyeknya tetap dijalankan sendiri oleh pemerintah nasional. Pola kerjasama yang tidak jelas seperti ini akhirnya menyebabkan pemda-pemda kesulitan melepas tanah miliknya yang terbatas itu untuk pembangunan rumah susun yang membutuhkan tanah yang luas sekali.

.

Menyerahkan aset daerah untuk dikelola di dalam proyek-proyek pemerintah nasional tidak bisa dilakukan begitu saja. Muaranya, serah terima Rusunawa dari Pempus ke Pemda selalu bermasalah dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik secara prosedur maupun tertib administrasi. Akhirnya rumah susun tidak terkelola dengan baik dan tidak berkembang menjadi aset negara dan aset publik yang seharusnya terus meningkat kualitasnya dan menjadi solusi beragam masalah sosial-ekonomi-lingkungan kota. Rumah-rumah susun malah akhirnya turut menambah masalah sosial-ekonomi-lingkungan yang sudah ada.

.

Setelah kurang mendapat dukungan tanah dari pemerintah daerah, pengadaan paket-paket gedung rumah susun mencari lokasinya yang lain di lahan-lahan milik perguruan tinggi, pesantren, tentara dan polisi. Kelompok sasaran yang sudah ada, kejelasan instansi, dan kesanggupan mengelola menjadi faktor pendorong untuk memilih lahan-lahan ini. Akhirnya terjadilah salah sasaran karena bagaimanapun mahasiswa dan prajurit bukanlah kelompok prioritas sasaran sektor perumahan rakyat.

.

Masalah pembangunan rusunawa tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat selalu menimpakan masalah kepada Pemda, PLN, PDAM dan warga masyarakat sendiri. Pemda dinilai kurang mendukung, baik dalam alokasi anggaran, penyediaan tanah, kelengkapan utilitas, subsidi pemeliharaan fasilitas, maupun dalam upaya mengajak warga MBR. Jika demikian, apakah logis beragam masalah rusunawa ini adalah kesalahan pihak Pemda, PDAM, PLN dan warga masyarakat tersebut? Di berbagai negara yang telah maju penyediaan perumahannya, tidak ada dijumpai kemampuan pemerintah daerah yang melebihi kemampuan pemerintah pusat dalam urusan perumahan.

.

.

Akar Masalah

.

Menghadapi beragam pernak-pernik masalah seputar pengadaan rumah susun ini kita dihadapkan pada situasi yang semakin kompleks. Apakah artinya kondisi dari masalah-masalah pembangunan rusuna yang berbelit ini? Banyak pihak dengan berbagai pandangannya angkat bicara dengan mengatakan pernak-pernik masalah teknis yang telah disebutkan di atas. Akhirnya upaya mencari pemecahan masalahnya kemudian menjadi tidak berarah dan terkesan tambal sulam karena tidak menyentuh akar masalahnya.

.

Kita tidak bisa membiarkan masalah ini terkatung-katung terus karena urbanisasi yang tinggi seiring pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi di daerah perkotaan perlu terus didukung oleh berbagai kebijakan pembangunan terpadu. Ini sebenarnya bukan masalah teknis teknologis dan bukan pula masalah produksi rumah secara kuantitatif.

.

Praktek penyediaan perumahan dan pengelolaan pembangunan perkotaan yang ada sekarang masih menunjukkan terjadinya fragmentasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah telah terperangkap di dalam sistem perumahan komersial dengan terlalu kuatnya peran pemerintah memfasilitasi pasar properti. Pemerintah juga terjebak dalam ritual tahunan penyediaan paket-paket proyek.

.

Sebenarnya masalah yang lebih mendasar lagi adalah lemahnya arah kebijakan dan pilihan instrumen serta pendekatan pengadaan perumahan dan pengelolaan perkotaan di tanah air. Masalah sistem penyediaan perumahan adalah absennya sistem perumahan publik (public housing delivery system) yang didukung sistem perumahan komunitas (community housing) di tanah air, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

.

.

Lembaga dan Sistem Penyediaan Perumahan Umum

.

Di bawah payung arah kebijakan perumahan rakyat (papan) di dalam GBHN, pengadaan rumah susun sederhana sejak tahun 1980-an dilakukan oleh Perumnas sebagai perusahaan publik pembangunan perumahan. Namun karena moda perumahan umum tidak kunjung dikembangkan, dan Perumnas tidak pernah diberi peran sebagai sentral moda perumahan umum, maka pembangunan rumah susun sederhana hingga kini tetap diadakan dalam skema proyek konstruksi. Akhirnya muncullah berbagai masalah seperti di atas.

.

Untuk itu, pengadaan rumah susun perlu dikembalikan kepada tujuan semula, yaitu pengembangan moda perumahan umum. Karena rumah-rumah susun sederhana yang disediakan di dalam moda perumahan publik tidak akan menyalahkan penghuni karena belum membudayanya tinggal di rumah bersusun. Melalui seleksi penghuni yang terencana baik maka penghuni rumah susun yang terpilih adalah mereka yang sudah siap menempati rumah bersusun. Kemandirian perumahan umum bertumpu pada akumulasi aset milik publik yang dibangun dan dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

.

Dengan memperhatikan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa beragam masalah rumah susun sederhana muncul akibat fragmentasi moda-moda penyediaan perumahan dan absennya moda perumahan publik. Moda perumahan umumlah yang perlu dikembangkan, dan bukan masalah rumah susunnya! Artinya, bukan membenahi segala masalah yang muncul sekedar untuk mendukung terlaksananya proyek-proyek konstruksi rumah susun.

.

.

Visi ke Depan Pembangunan Perumahan dan Perkotaan

.

Pembangunan perumahan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kota dan pengelolaannya. Komitmen menyediakan rumah layak huni bagi seluruh rakyat seiring sejalan dengan komitmen mengelola urbanisasi yang berkelanjutan. Urusan perumahan (kota) dan pengelolaan kota adalah dua hal yang sangat kompleks, sehingga perlu dikelola dengan sangat seksama dan objektif, terlepas dari campurtangan kepentingan birokrasi rente maupun politik praktis.

.

Namun justru di sinilah permasalahan yang dihadapi Indonesia, yaitu arah kebijakan, pola pengelolaan kota-kota dan mekanisme sistem penyediaan perumahan rakyat yang masih sangat lemah. Dalam kondisi backlog perumahan dan permukiman kumuh perkotaan yang semakin meluas, jika dibanding dengan kota-kota lain di negara-negara Asia Pasific, kota-kota Indonesia sebenarnya masih jauh dari berkelanjutan, masih jauh dari nyaman dan tingkat pelayanan publik yang masih sangat rendah.

.

Di dalam prakteknya, justru banyak proyek pembangunan menara rusunawa yang dibangun tidak terencana sejalan dengan rencana kota yang baik. Banyak rumah susun dibangun di lahan kecil-kecil dan terpencar-pencar. Tidak sedikit rumah susun dibangun hanya setengah twin-blok atau satu menara saja di lahan 3000 sd 5000 m2. Hal ini terpaksa dilakukan karena pengadaan tanah dan konstruksi yang tidak terpadu di dalam suatu sistem penyediaan perumahan publik. Akibatnya pembangunan menara-menara rusunawa cenderung merusak daya dukung prasarana dan fasilitas kota.

.

Demikian pula dengan pola yang hanya mengandalkan mekanisme perumahan komersial dengan menyerahkan urusan dari hulu hingga hilir sepenuhnya kepada para pengembang swasta, akhirnya menghasilkan tata wilayah dan perkotaan yang terpencar (scattered) dan menjalar-jalar (sprawl). Pembangunan kawasan permukiman skala besar dan kota-kota baru untuk golongan menengah atas menghasilkan tata wilayah perkotaan yang semakin tidak berkelanjutan, yang ditandai kemacetan, kekumuhan, dan banjir.

.

Belum adanya sikap dan arah kebijakan yang tegas dari pemerintah untuk mendukung revitalisasi Perumnas sebagai NHUDC (National Housing and Urban Development Corporation) sebagaimana sudah diusulkan oleh Perumnas sendiri, menyebabkan masalah perumahan dan perkotaan semakin kehilangan arah. Padahal, sebagaimana di negara-negara yang sudah maju urusan perumahannya (HDB di Singapura, UR di Jepang dan KNHC di Korea), revitalisasi peran Perumnas sebagai NHUDC adalah peran yang paling logis jika Perumnas diberikan mandat penyelenggaraan public housing delivery system dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan rakyat.

.

Belum adanya solusi yang menjanjikan untuk menangani masalah perumahan sangat murah bagi keluarga-keluarga miskin di kolong jembatan (permukiman kumuh ilegal) sebagaimana diinstruksikan Bapak Presiden beberapa waktu lalu ditandai dengan belum adanya kebijakan yang mendukung pembentukan lembaga khusus untuk menangani community based housing delivery system, dalam rangka pengentasan permukiman kumuh dan ilegal. Padahal sudah ada contoh di negara-negara lain seperti CODI di Thailand, URA di Singapura dan HCA di Inggris.

.

Semua kenyataan ini menunjukkan langkah-langkah pemerintah yang belum didukung oleh arah kebijakan yang efektif, sistem kelembagaan, maupun kerangka regulasi yang komprehensif dan terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan untuk seluruh rakyat dan mencapai kota-kota yang bebas permukiman kumuh.

.

Untuk itu kiranya perlu segera dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan pembangunan perumahan dan perkotaan secara menyeluruh. Di dalam perumusan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP No. 1/2011) tahun lalu sebenarnya sudah muncul usulan agar undang-undang ini memadukan kedua hal ini. Namun karena kelemahan koordinasi untuk merumuskan bersama-sama, maka akhirnya urusan perumahan gagal dipadukan dengan urusan perkotaan di dalam UUPKP No. 1 Tahun 2011.

.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150177594842833

rusun-rusun yang tidak berhasil

11 Menara Rusunawa di DKI Tak Berpenghuni.
JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan 70.000 unit per tahunnya. Namun dari beberapa menara yang sudah dibangun, sebelas menara justru tak berpenghuni

Beberapa di antara rusunawa yang tak berpenghuni tersebut terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan Pinus Elok di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Agus Subardono berkilah bahwa sulit menarik calon penghuni.

"Nggak mudah memasukkan mereka karena kami utamakan untuk warga yang tinggal di pinggiran kali, dibawah jalan tol, baru masyarakat umum berpenghasilan rendah. Mendapatkannya itu tidak mudah, kalau dibuka untuk umum yah sudah pasti cepat habis, tapi ini kan nggak," ujar Agus, Rabu (16/2/2011), di Balaikota, Jakarta.

Selain alasan sulitnya menarik calon penghuni beralih tempat tinggal ke rusunawa, Agus juga mengungkapkan alasan lain dari banyaknya menara rusunawa yang tak berpenghuni tersebut dikarenakan proses penyelesaian akhir yang belum tuntas. "Misalnya belum dipasang listrik dan air," ujarnya.

Meski masih banyak yang belum dihuni, proses penempatan rusunawa bukan berarti menjadi longgar. Agus menjelaskan untuk menempati rusunawa harus penduduk DKI Jakarta. "Setelah itu, kami akan cek kebenarannya benar atau tidak dengan kerja sama dengan walikoya supaya penempatan rusunawa sesuai syarat yang diberlakukan," tuturnya.

Saat ini, rumah tinggal di Jakarta setiap tahunnya mencapai 70-80 ribu. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menyediakan 800-1.000 unit per tahun. (Sabrina Asril)

http://properti.kompas.com/read/2011/02/16/15252516/11.Menara.Rusunawa.di.DKI.Tak.Berpenghuni


Rusunawa di Kaltim Kosong, DPR Prihatin
JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja masa reses ke Kalimantan Timur (Kaltim) prihatin terhadap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Ujang Dewa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kaltim, tidak berpenghuni.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi terkait peninjauan ke lokasi Rusunawa. "Rusunawa itu kosong tidak berpenghuni, padahal sudah dibangun sejak 2005. Kami betul-betul terkejut dan prihatin," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Yoseph menilai pembangunan Rusunawa yang memakai dana APBN itu menjadi mubazir. Dua blok Rusunawa ini dibangun oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Kementerian P erumahan Rakyat.

Komisi V DPR mendesak pemerintah melalui Asisten Menpera yang dihubungi langsung melalui telepon selular, agar segera menyelesaikan persoalan ini. Joseph meminta agar Rusunawa ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Mengapa bangunan ini dibiarkan sampai rusak, tanpa ada yang memanfaatkan," kata Yoseph.

Pada awalnya rencana pembangunan Rusunawa ini diperuntukkan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di Malaysia, mengingat Nunukan adalah salah satu kota terdekat dengan perbatasan. Pada saat itu TKI yang datang di Nunukan sempat membludak hingga mencapai 100 ribu orang lebih.

Namun setelah pembangunan berjalan, ada kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat yang memindahkan tempat pengurusan perpanjangan dokumen keimigrasian TKI yang sebelumnya di Nunukan ke Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia.

Sumber : ANT

http://properti.kompas.com/read/2011/04/19/12434066/Rusunawa.di.Kaltim.Kosong.DPR.Prihatin

rumah sosial

Dalam beberapa kesempatan mengerjakan rancangan rumah klien, saya sempat menawarkan pilihan ini (karena memang hidup adalah pilihan). Tanpa paksaan. Hanya berbagi mimpi. Pilihan untuk berbagi ruang (karena memang hidup adalah juga tentang berbagi).

Rumah yang semula hanya kumpulan ruang-ruang pribadi, menyumbangkan bagiannya sedikit saja untuk ruang sosial. Ruang interaksi sosial dengan dan bagi lingkungan sekitar. Dengan memberi (sebagian kecil ruang), justru pemilik rumah akan mendapat (nilai-nilai positif).

Interaksi sosial yang beragam dan tanpa batas sudah hampir musnah di perumahan-perumahan di kota besar. Perumahan-perumahan telah memisahkan diri dari masyarakat sekitarnya dengan membangun pagar keliling yang masif dan tinggi. Keterpisahan sosial makin lebar dan merupakan sumber penyakit sosial yang makin kronis.

Ruang sosial merupakan salah satu gagasan untuk "membeli" kembali interaksi sosial beragam tanpa batas yang sehat. Seperti obat bagi penyakit sosial. Tapi juga sekaligus multi vitamin untuk mencegah penyakit sosial.

Beberapa karya ruang sosial akan, sedang, atau telah dicobakan pada beberapa rumah (sosial) yang disetujui pemiliknya. Rumah rempoa yang terletak di perumahan kecil yang hanya terdiri dari dua atau tiga puluh rumah, memberikan garasinya untuk dialihfungsikan menjadi warung (kopi). Di warung ini, pemilik rumah dengan dan antar tetangga dapat berinteraksi. Ngobrol ngalor ngidul (istilah sunda untuk ngobrol utara selatan alias ke sana ke mari tanpa beban tujuan). Dengan sedikit buku-buku, maka anak-anak dapat membaca buku, mewarnai, berbagi cerita sambil menikmati es serai manis. Warung rumah rempoa pun dapat dimanfaatkan oleh tetangganya untuk mengundang tamu atau teman2nya sambil arisan atau merayakan ulang tahun kecil-kecilan. Silakan berimajinasi untuk memfungsikan garasi menjadi ruang sosial terbuka yang menyenangkan.

Rumah panggung radio dalam, tepatnya di jalan kecil antena iv yang merupakan permukiman lama, pemiliknya sedang diajak untuk memfungsikan teras dalam terbuka (di bawah kamar tidur anak) yang menyatu dengan kebun sebagai ruang sosial. Di sini lebih cocok untuk tempat kumpul ibu2 arisan atau posyandu. Dapat juga nantinya dikembangkan untuk pelatihan bagi warga dalam mengelola sampah lingkungan atau membuat produk-produk daur ulang dan lain-lain yang bermanfaat bagi permukiman tempat rumah ini berada. Bila diperlukan, dapur rumahnya pun dapat melayani aktivitas sosial yang sedang berlangsung, karena letaknya berdekatan.

Rumah lainnya di bekasi yang sedang kami desain, letaknya bersebelahan dengan halaman mesjid. Selama belum dibangun, memang tanah rumah ini sering berfungsi untuk memotong kurban ketika lebaran. Usulan yang telah disetujui pemiliknya adalah membuat halaman luas yang bersebelahan dengan halaman mesjid, yang dapat tetap berfungsi untuk acara2 pemotongan kurban. Selain itu juga merupakan perluasan halaman bermain bagi anak-anak sekitarnya. Rumah bekasi akan menyediakan perpustakaan kecil dekat halaman ini, yang dapat dikelola oleh remaja mesjid sambil menyediakan tempat bakar sate, jagung, atau sekali-kali dapat juga membuat kambing guling. Pastinya, nantinya anak-anak tetangga akan lebih rajin ke mesjid. Paling tidak bermain ke sebelah mesjid.

Ruang-ruang sosial seperti ini, saya yakin dapat menambah keamanan bagi rumah maupun pemiliknya.

Akankah rumah sosial dapat mencegah atau mengobati penyakit sosial di kota2 besar ? Barangkali dapat walaupun sedikit. Tapi konon dari sedikit lama2 dapat menjadi bukit. semoga saja.

di dalam kelambu,

rumah panggung radio dalam

17 januari 2011

yu sing

cukilan kisah kampung kota

12 maret 2011, kampung jagalan surakarta.
Dahulu kala, tidak ada warga yg menganggur. Semua warga dapat bagian memotong daging. Ada yg dapat bagian potong kaki sapi. Ada yang dapat bagian kulit sapi. Dll. Karena itu kampung dinamakan kampung jagalan. Tempat jagal. Tapi itu dulu. Sekarang banyak warga kerja serabutan atau mengganggur. Sejak jagal dimonopoli, tidak lagi dibagi-bagi pada warga. Mungkin akibat dunia yang makin modern, makin praktis, makin efisien. Ternyata juga membawa dampak negatif.

kampung boro, tetangganya, dikenal luas di seantero surakarta. Dahulu kampung boro termasuk dalam kelompok GAZ...gerombolan anak setan, kumpulan lima kampung paling garang di surakarta.

Selain warga kampung, tidak ada pendatang yang berani berkeliaran di kampung boro. Warganya biasa mabuk2an dan berkelahi. Adu jotos jadi candu. Kalau tidak seminggu sekali adu jotos, seperti ada yang kurang. Kalau tidak cari gara-gara dengan kampung lain, maka cari masalah antar sesama warga kampung boro.
Di masa2 itu, tidak ada taksi atau becak yang mau membawa atau menurunkan penumpang ke kampung boro. Di polsek jebres, kampung boro berwarna merah dan selalu paling atas.

Tapi sudah 5 tahun terakhir ini, tidak pernah lagi ada perkelahian. Itu sudah rekor terlama. Di polsek jebres, warna kampung boro sudah hijau. Pendatang sudah bisa blusukan kampung tanpa diganggu. Perubahan total terjadi sejak pak simon, pak lawu dkk warga asli kampung, melatih warganya dengan berbagai kegiatan seni dan festival kampung. Salah satunya musik bambu.
Pak lawu ini gurunya wiji tukul, seniman puisi yang hilang di era soeharto lengser, sampai hari ini. Dahulu, tiap 17 agustusan, setelah wiji tukul baca puisi, pastilah datang gerombolan polisi menangkapnya dan membubarkan acara. Beberapa teman2 pak lawu sempat melarikan diri ke jerman. Pak lawu sendiri lari ke kampung2 yang jauh. Menyusun kekuatan yang baru lagi.

Sekarang pak lawu sudah kembali ke kampung jagalan. Salah satu kegiatannya mengasuh cucu. Tapi di usianya yang tidak muda lagi, semangatnya tidak pernah padam. Lewat melatih wayang pada anak-anak, pak lawu justru terinspirasi. Anak-anak yang berjiwa bebas membuat wayang yang bebas dari pakem, misalnya menggunakan ranting2 bambu dan materi lain. Pak lawu, yang justru 'diajarkan' anak-anak, membuat wayang eling. Eling : waras. Tapi juga 'ling' : lingkungan. Pak lawu menyebut dirinya penjaga lingkungan. Salah satu tokoh wayang eling yang dibuatnya itu berupa celeng/babi. Materinya ranting bambu dan bubur kertas bekas. Kisahnya celeng itu binatang yang kurang diterima di masyarakat, katanya. Tapi celeng juga ciptaan sang pencipta. Suatu ketika hutan dirusak manusia, lalu celeng ganti merusak pertanian warga. Setelah pertanian dirusak, celeng menyerang rumah-rumah warga. Celeng dianggap binatang perusak. Padahal celeng hanya ingin cari makan saja. Salah satu tokoh wayang eling buatannya, diminta anak sd kelas 3 yang sudah mendalang, dan menyukai wayang pak lawu. Wayang eling yang dibuat dari bahan-bahan ramah lingkungan ini sudah rusak katanya. Karena pernah dipakai pertunjukan di dalam air pada salah satu acara resepsi pernikahan yang memang diadakan di dalam air.

Kampung kota menyimpan begitu banyak kisah kehidupan yang inspiratif.
Salam kampung lestari,
yu sing

negeri kahyangan

tarian hijau meliuk tertiup angin

gemuruh biru memecah pasir

semburat mistis membangunkan hari

puji-pujian pengagungan Sang Khalik mengalun merdu

ritual penyembahan padaNya tak pernah surut

diungkapkan dengan berbagai ritual berbeda saling berlomba menyenangkanNya

kedamaian ungkapan ungkapan FIRMANNYA

senantiasa diperdengarkan

manusia-manusia berparas surgawi

tiada hari sepi

tiada hari tanpa KEAGUNGAN SANG KHALIK

di pasar-pasar sempit

di sekolah-sekolah megah

di hotel-hotel dingin

di sudut-sudut jalan gedung-gedung suci

negeri berkilauan emas permata surgawi

negeri penuh kemiskinan

pembunuhan sesamanya dengan dingin

kebenaran dibungkam batu nisan

perbedaan dihancurkan luluh lantak

kerakusan

iri dengki

kebohongan

perbudakan,

sebut saja semua kata miring

uang jadi tuan

mengganti Tuhan

manusia tak lebih hanya setetes noda,

wayang-wayang dengan dalang puas tertawa,

tak peduli bila wayangnya sirna

dalam lumpur kekelaman

ini negeri kahyangan

negeri surga negeri kegelapan.

bandung, 12-12-2010

yu sing