JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terus dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan 70.000 unit per tahunnya. Namun dari beberapa menara yang sudah dibangun, sebelas menara justru tak berpenghuni
Beberapa di antara rusunawa yang tak berpenghuni tersebut terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dan Pinus Elok di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, Agus Subardono berkilah bahwa sulit menarik calon penghuni.
"Nggak mudah memasukkan mereka karena kami utamakan untuk warga yang tinggal di pinggiran kali, dibawah jalan tol, baru masyarakat umum berpenghasilan rendah. Mendapatkannya itu tidak mudah, kalau dibuka untuk umum yah sudah pasti cepat habis, tapi ini kan nggak," ujar Agus, Rabu (16/2/2011), di Balaikota, Jakarta.
Selain alasan sulitnya menarik calon penghuni beralih tempat tinggal ke rusunawa, Agus juga mengungkapkan alasan lain dari banyaknya menara rusunawa yang tak berpenghuni tersebut dikarenakan proses penyelesaian akhir yang belum tuntas. "Misalnya belum dipasang listrik dan air," ujarnya.
Meski masih banyak yang belum dihuni, proses penempatan rusunawa bukan berarti menjadi longgar. Agus menjelaskan untuk menempati rusunawa harus penduduk DKI Jakarta. "Setelah itu, kami akan cek kebenarannya benar atau tidak dengan kerja sama dengan walikoya supaya penempatan rusunawa sesuai syarat yang diberlakukan," tuturnya.
Saat ini, rumah tinggal di Jakarta setiap tahunnya mencapai 70-80 ribu. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menyediakan 800-1.000 unit per tahun. (Sabrina Asril)
http://properti.kompas.com/read/2011/02/16/15252516/11.Menara.Rusunawa.di.DKI.Tak.BerpenghuniRusunawa di Kaltim Kosong, DPR Prihatin
JAKARTA, KOMPAS.com - Delegasi Komisi V DPR RI yang melakukan kunjungan kerja masa reses ke Kalimantan Timur (Kaltim) prihatin terhadap Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Jalan Ujang Dewa Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kaltim, tidak berpenghuni.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi terkait peninjauan ke lokasi Rusunawa. "Rusunawa itu kosong tidak berpenghuni, padahal sudah dibangun sejak 2005. Kami betul-betul terkejut dan prihatin," ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Yoseph menilai pembangunan Rusunawa yang memakai dana APBN itu menjadi mubazir. Dua blok Rusunawa ini dibangun oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PU dan Kementerian P erumahan Rakyat.
Komisi V DPR mendesak pemerintah melalui Asisten Menpera yang dihubungi langsung melalui telepon selular, agar segera menyelesaikan persoalan ini. Joseph meminta agar Rusunawa ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Mengapa bangunan ini dibiarkan sampai rusak, tanpa ada yang memanfaatkan," kata Yoseph.
Pada awalnya rencana pembangunan Rusunawa ini diperuntukkan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di Malaysia, mengingat Nunukan adalah salah satu kota terdekat dengan perbatasan. Pada saat itu TKI yang datang di Nunukan sempat membludak hingga mencapai 100 ribu orang lebih.
Namun setelah pembangunan berjalan, ada kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat yang memindahkan tempat pengurusan perpanjangan dokumen keimigrasian TKI yang sebelumnya di Nunukan ke Konsulat Jenderal RI di Tawau, Malaysia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar